| Kab. Bandung(Koran Basi).- Sejumlah guru honorer di Kab. Bandung, kembali mempertanyakan dana fungsional yang hingga Minggu (25/9) masih ada yang belum ditransfer ke rekening mereka. Para guru menilai hak untuk mendapatkan dana fungsional masih diabaikan pemerintah. Buktinya, 500 guru honorer di Kab. Bandung masih gigit jari. "Pemerintah belum mampu menyelesaikan dana fungsional bagi guru honorer di Kab. Bandung. Pencairan dana fungsional untuk semester pertama (enam bulan) 2009, yaitu Rp 1,2 juta/orang. Untuk tahun 2010-2011 mengalami peningkatan Rp 1,7 juta. Kapan mereka akan segera menerimanya," kata Sekjen Forum Guru Honorer Indonesia Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lufti di Rancaecek, Mingggu, (25/9). Ahmad pun menilai, terus terkatung-katunya pencairan dana fungsional itu, diduga akibat tidak adanya evaluasi kinerja aparat di jajaran pendidikan yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk mengeluarkan dana tersebut. Para guru honorer yang belum menerima dana fungsional itu, sudah menyerahkan perbaikan/berkas ke Dinas Pendidikan Kab. Bandung untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Povinsi Jabar atau pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah beralasan, keterlambatan itu disebabkan ada kesalahan pada pemberkasan nomor unit pendidikan dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan nomor rekening banknya. "Dengan adanya perbaikan dalam pemberkasan itu, yang jadi persoalan adalah surat keputusan dari yang berkompeten. Apakah mau dikeluarkan atau tidak? Padahal para guru honorer yang datanya salah tadi, sudah memperbaikinya," tuturnya. Selain itu beredar kabar para guru honorer itu belum menerima dana fungsional karena nama-namanya tidak dikenal. "Mengapa sampai dikatakan tidak dikenal. Padahal kami benar-benar guru honorer. Apalagi kami sudah membetulkan kesalahan tadi," cetusnya. Diberitakan, tidak kurang dari 500 guru honorer yang tersebar di Kab. Bandung mempertanyakan dana fungsional yang hingga saat ini belum bisa dinikmati. Ratusan guru honorer di tingkat SD dan SMP ini sangat berharap pemerintah bisa segera mempercepat pencairannya. Sejumlah guru honorer di Kab. Bandung ini pun berharap apa yang dialami mereka tidak dialami para guru honorer yang ada di kabupaten dan kota lain di Provinsi Jabar.(GM/NET) |
Senin, 26 September 2011
Selasa, 10 Mei 2011
BBWSC Harus Sodet Citarum
| Kab. Bandung. Koran Basi.- Pemerhati lingkungan hidup yang juga Ketua Litbang Pemuda Pancasila Kab. Bandung, Ajat Sudrajat, S.H., S.E., M.Si. menegaskan, untuk menanggulangi terjangan banjir di sejumlah kecamatan di Kab. Bandung, harus ada keberanian dari pemerintah terkait terutama Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) untuk penyodetan/pelebaran Sungai Citarum sepanjang 5 km. Yaitu dari Curug Jompong, Kec. Margaasih hingga ke bagian hulu di Kec. Baleendah. "Penyodetan Sungai Citarum dari batas curug hingga ke arah Kec. Baleendah atau Kec. Dayehkolot harus menjadi fokus perhatian pemerintah dan BBWSC. Itu yang menjadi salah satu solusi menanggulangi banjir. Karena itu, harus ada keberanian dari pemerintah untuk mendorong BBWSC agar mempercepat pelaksanaan penyodetan Curug Jompong," kata Ajat di Desa Cibodas, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Minggu (8/5). Menurut Ajat, penyodetan di batas Curug Jompong itu sangat memungkinkan karena ada penurunan aliran sungai berupa air terjun. Jika curug itu disodet hingga ke arah hulu sejauh 5 km ke arah Baleendah maka akan meminimalisasi banjir yang selama ini rutin terjadi dan menjadi ancaman bagi masyarakat di Kab. Bandung. "Kalau sudah dilakukan penyodetan, Sungai Citarum akan mengalir dengan deras. Sekaligus membawa material lumpur yang mengendap ke hilir yang bermuara di Waduk Saguling, Kab. Bandung Barat. Untuk proses menangani endapan lumpur di Waduk Saguling, itukewenangan pengelola waduk," katanya. Menurutnya, jika penyodetan selebar 8 meter di kiri kanan dilakukan, aliran sungai di wilayah Baleendah, Bojongsoang, Solokanjeruk, Majalaya, dan Kec. Ibun lancar karena bagian hilirnya sudah tertata. "Penyodetan akan mengurangi genangan air di Baleendah, Majalaya, dan sekitarnya. Ibaratnya saya memasukkan air ke dalam paralon. Jika ada yang menyumbat, otomatis air pun menggenang atau tertahan. Maka untuk menanggulangi banjir, caranya dengan penyodetan Curug Jompong tadi," tuturnya. (GM) |
Langganan:
Postingan (Atom)