Koran Basi

Guru Honorer Kembali Pertanyakan Dana Fungsional

Kab. Bandung(Koran Basi).- Sejumlah guru honorer di Kab. Bandung, kembali mempertanyakan dana fungsional yang hingga Minggu (25/9) masih ada yang belum ditransfer ke rekening mereka. Para guru menilai hak untuk mendapatkan dana fungsional masih diabaikan pemerintah. Buktinya, 500 guru honorer di Kab. Bandung masih gigit jari. "Pemerintah belum mampu menyelesaikan dana fungsional bagi guru honorer di Kab. Bandung. Pencairan dana fungsional untuk semester pertama (enam bulan) 2009, yaitu Rp 1,2 juta/orang. Untuk tahun 2010-2011 mengalami peningkatan Rp 1,7 juta. Kapan mereka akan segera menerimanya," kata Sekjen Forum Guru Honorer Indonesia Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lufti di Rancaecek, Mingggu, (25/9). Ahmad pun menilai, terus terkatung-katunya pencairan dana fungsional itu, diduga akibat tidak adanya evaluasi kinerja aparat di jajaran pendidikan yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk mengeluarkan dana tersebut. Para guru honorer yang belum menerima dana fungsional itu, sudah menyerahkan perbaikan/berkas ke Dinas Pendidikan Kab. Bandung untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Povinsi Jabar atau pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah beralasan, keterlambatan itu disebabkan ada kesalahan pada pemberkasan nomor unit pendidikan dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan nomor rekening banknya. "Dengan adanya perbaikan dalam pemberkasan itu, yang jadi persoalan adalah surat keputusan dari yang berkompeten. Apakah mau dikeluarkan atau tidak? Padahal para guru honorer yang datanya salah tadi, sudah memperbaikinya," tuturnya. Selain itu beredar kabar para guru honorer itu belum menerima dana fungsional karena nama-namanya tidak dikenal. "Mengapa sampai dikatakan tidak dikenal. Padahal kami benar-benar guru honorer. Apalagi kami sudah membetulkan kesalahan tadi," cetusnya. Diberitakan, tidak kurang dari 500 guru honorer yang tersebar di Kab. Bandung mempertanyakan dana fungsional yang hingga saat ini belum bisa dinikmati. Ratusan guru honorer di tingkat SD dan SMP ini sangat berharap pemerintah bisa segera mempercepat pencairannya. Sejumlah guru honorer di Kab. Bandung ini pun berharap apa yang dialami mereka tidak dialami para guru honorer yang ada di kabupaten dan kota lain di Provinsi Jabar.(GM/NET)