Selasa, 08 Juni 2010

Bukti Pengawasan Impoten Penyaluran Dana Gempa Terindikasi Sarat Penyimpangan

Kab. Bandung. PATROLI.- Bencana alam gempa bumi yang melanda Jawa Barat bagian selatan yang berpusat di selatan laut Tasikmalaya, September tahun 2009 lalu yang memakan banyak korban jiwa, harta benda, dan trauma kejiwaan yang mendalam.
Ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, sarana kantor porak poranda terlihat di sebagian wilayah Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Garut, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Serta wilayah lainnya. Sampai saat inipun masih banyak warga korban yang tinggal ditenda-tenda pengungsian.
Sekarang ini tampaknya duka mereka sedikit terobati karena pemerintah baik pusat, propinsi, maupun Kabupaten telah mengucurkan dana alokasi bagi korban gempa yang disalurkan melalui Tim Penanggulangan bencana alam ( PBA ) ditiap-tiap Kabupaten ke masing-masing korban yang di kordinir oleh Kelompok Masyarakat ( Pokmas) melalui Fasilitator Kecamatan.
Periode Awal penangan pasca Gempa, di Kab. Bandung untuk katagori rusak berat yang ditangani oleh Pemerintah pusat baru diturunkan sebesar 60 % berkisar antara Rp.9.940.000 persatu orang warga korban dari 10 ribu lebih rumah rusak itupun baru berkisar 1380 rumah saja , sedangkan katagori rusak sedang yang ditangani bersama baik pusat maupun propinsi, pengalokasianya pun baru setengahnya dari 6400 korban dengan kerusakan Sedang ( 1642 bantuan Pusat dan 4790 dari Propinsi ) itupun baru 60 persen saja berkisar Rp. 6.940.000,- sedangkan untuk warga korban dengan skala ringan, sudah direalisasikan keseluruhannya dari Pemerintah Kab. Bandung.
Masyarakat korban pun menyambut gembira dan berterima , kucuran dana tersebut walau tidak sesuai yang diharapkan dan tidak mencukupi untuk memperbaiki kerusakan, tetapi sedikit besar meringan beban korban. Bahkan ada juga korban yang tidak kebagian dana tersebut, hal ini ditengarai kurangnya pengakuratan data korban jiwa pada saat kejadian oleh tim dari pemerintah setempat.
Namun sangat disayangkan pengalokasiaan dana Bencana tersebut di jadikan ajang oleh oknum- oknum yang tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan kelompoknya.
Hal ini berdasarkan penelusuran kesejumlah desa di Kab. Bandung dan keterangan berbagai sumber. Banyak ditemukan penyimpangan seperti adanya data fiktif korban yang dilakukan oleh oknum Pokmas bekerjasama dengan Pemerintahan setempat, untuk menyerap dana gempa tersebut dengan memperbanyak jumlah korban padahal dilokasi tersebut hanya sedikit yang menjadi korban, ironisnya hal ini tampaknya sudah direncanakan, dan terkordinasi berbagai pihak baik Desa maupun Kecamatan. Bahkan tampaknya hal ini tidak melalui prosedur penyurveian.

Tidak ada komentar: